Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan, persoalan terkait korupsi kerap menjadi alat sandera politik serta negosiasi atau kompromi politik terhadap pihak lain.

"Ini menyebabkan munculnya beragam dampak yang sangat merugikan rakyat, negara dan pembangunan nasional," ujar Ketua The Southeast Asian Parliamentarians Against Corruption (SEAPAC) saat membuka Workshop Global Organization of Parliamentarians Against Corruption) dengan tema pendanaan kegiatan Politik dan anti  Pencucian Uang, di Hotel Intercontinental-Jakarta, Kamis (13/6).

Menurut Marzuki, negara berkembang yang demokrasinya belum matang banyak kegiatan politik yang pendanaannya bermasalah yang kemudian berimbas kepada proses politik berikutnya.

Menurutnya, Pemilihan tema ini sangat tepat guna mensemarakkan semangat  anti korupsi di tingkat publik, serta kaitannya dengan Peran DPR untuk memperkuat  peran parlemen dan para anggota parelemen dalam mewujudkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang anti korupsi melalui partisipasi dan kerjasama yang aktif.

Dia menambahkan, tugas utama parlemen untuk menyediakan dan memberikan aturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan terjadinya tindak pidana korupsi di berbagai tingkatan pejabat publik.

"Jadi tidak hanya mekanisme represif tegas yang dibutuhkan sebagai hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi melainkan pula mekanisme pencegahan dan mekanisme promosi atau sosialisasi diberbagai kalangan, untuk mengkampanyekan tindak pidana korupsi sebagai tindakan yang memalukan, kejahatan yang luar biasa dan aib turun temurun dalam pandangan masyarakat dan organisasinya," ujarnya. (si)/foto:iwan armanias/parle.